GoJek Online Antara Disayang atau Dilarang

18 Dec 2015

Tiba-tiba saja Kemenhub mengeluarkan pengumuman yang menyatakan ojek online dan sejenisnya dilarang beroperasi. Sontak saja, pengumuman menteri  Ignasius Jonan ini mendapat reaksi keras dari pera netizen di social media.

 

 

Reaksi keras netizen ini sampai juga ke Presiden Jokowi.  Beberapa saat kemudian Menteri Jonan mencabut kembali larangan tersebut. Pencabutan tersebut mendapat sambutan baik dari para netizen yang lalu mengucapkan terima kasihnya kepada Jokowi.

Muncul pertanyaan, apakah kebijakan Menhub itu belum dikordinasikan dengan atasannya dalam hal ini presiden Jokowi? Muncul juga pertanyaan, kenapa baru sekarang larangan itu diberlakukan? Padahal sudah ratusan ribu orang yang menggantungkan nasibnya pada bisnis ini. Malah, ada karyawan yang rela resign dari tempatnya bekerja hanya untuk jadi Ojek Online.

Kalau mengikuti UU, layanan ojek online dan sejenis memang melanggar. (ini alasan go-jek dilarang) Tapi kalau UU yang jadi alasannya, sangat telat Menhub mengeluarkan kebijakan tersebut. Ojek online sudah terlanjur menjadi pilihan favorit warga dalam bertransportasi. Selain murah, ojek online juga sangat mudah dan cepat dipesan. Tidak hanya untuk mengantar pelanggannya, ojek beraplikasi ini juga bisa mengantarkan barang dan makanan.  

Sama halnya dengan Ojek Online, layanan uber cs juga menjadi pilihan warga. Harga yang murah dibanding angkutan resmi taksi menjadi alasan warga memilih uber cs.

Segala hal yang baru tentunya akan berdampak pada yang lain. Konon angkutan transportasi yang legal seperti taksi, bis mungkin juga bajaj mengalami penurunan pendapatan semenjak munculnya ojek online dan ubers cs.

Setuju dengan Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan agar ada solusi terkait layanan berbasis internet itu. Djarot menyarankan agar legislator merevisi terlebih dahulu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Munculnya ojek online dan uber cs memang menjadi fenomena dari pesatnya perkembangan teknologi. Dan pemerintah belum siap menghadapi perkembangan itu. Jadi bukan ojek dan sejenisnya yang dilarang, tapi UU-nya yang perlu direvisi mengikuti perkembangan yang ada. Terpenting, UU itu harus memberikan win-win solution kepada transportasi yang legal. Agar jangan sampai usaha mereka tutup gara-gara munculnya transportasi baru.

Menghadapi persaingan, perusahaan transportasi yang sudah ada harus juga memperbaiki citranya dan juga kreatif untuk bisa menarik konsumennya.

Apa pun hasil kajian atau revisi UU itu, pengelola ojek online dan sejenisnya harus bisa mentaati dan mengikuti peraturan tersebut termasuk keamanan dan kenyamanan penumpang dan tentunya membayar pajak.


 


TAGS ojek online


-

Author

Hanya seorang admin

Search

Recent Post